Tingkatkan Dukungan Rumah Huni bagi Masyarakat Pasca-pandemi, Lin Yu-chang: "Ringankan Beban Hidup Masyarakat"
- Tempat:臺灣
- Tanggal Rilis:
- Tanggal Revisi:2023/02/23
- Jumlah Pembacaan:40
Hari ini (16/2), Kementerian Dalam Negeri merilis laporan "Ragam Program Dukungan untuk Mengurangi Beban Masyarakat" dalam rapat kabinet. Selama tiga tahun terakhir, banyak orang yang terkena dampak pandemi. Untuk mengurangi beban hidup masyarakat, kebijakan ini mengutamakan "penyewa rumah" dan mendukung "individu berpenghasilan menengah ke bawah yang mengambil KPR". Pemerintah berharap dapat mengurangi beban hidup hunian masyarakat melalui berbagai kebijakan, seperti perluasan subsidi sewa, peningkatan pasokan perumahan umum yang dibangun langsung/ disewakan, dan program KPR rumah hunian bagi individu berpenghasilan menengah kebawah, dll.
Prioritaskan Penyewa Rumah, Subsidi Sewa Diperluas
Kementerian Dalam Negeri mengumumkan, kebijakan subsidi sewa sebesar NT$30 miliar (sekitar Rp14 triliun) per tahun yang pertama kali diambil alih oleh pemerintah pusat pada tahun 2022, telah berkembang pesat dari 60.000 rumah tangga pada tahun 2019 menjadi 277.000 rumah tangga saat ini. Sekitar 40% dari mereka adalah keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, sedangkan 30% lainnya adalah kawula muda dan keluarga baru. Kebijakan ini memberikan dukungan nyata kepada warga yang menyewa dan secara efektif mengurangi beban hidup mereka.
Tahun ini, terdapat 5 usulan untuk meningkatkan subsidi sewa, yaitu:
1. Layanan "urus langsung di tempat".
2. Penghuni rumah yang sudah dapat memperpanjang subsidi mereka tanpa harus mengajukan permohonan ulang.
3. Pemohon baru tidak perlu menyertakan nomor KTP pemilik rumah (tuan tanah) saat menyertakan kontrak sewa mereka.
4. Menambah daftar properti yang memenuhi syarat untuk subsidi dengan membandingkan data pajak properti dan informasi administrasi tanah. Pemilik properti yang tidak memiliki data dapat mendaftar dengan jaminan.
5. Memperluas subsidi untuk penyewa berusia minimal 18 tahun.
Meringankan Beban KPR bagi Individu Berpenghasilan Menengah ke Bawah
Saat ini, "RUU Khusus untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Sosial Pasca-pandemi serta Pembagian Hasil Ekonomi Nasional" sedang dibahas oleh Yuan Legislatif. Kementerian Dalam Negeri telah merespons kebutuhan masyarakat dengan merencanakan "pengurangan beban KPR dan meningkatkan kualitas hunian" sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 RUU tersebut untuk meringankan tekanan kenaikan cicilan KPR yang disebabkan oleh dampak pandemi dan kenaikan suku bunga.
Kebijakan Ini Tidak Berlaku bagi Masyarakat yang Membeli Properti Hunian dengan Harga Tinggi.
Kementerian Dalam Negeri juga menjelaskan bahwa fokus dari kebijakan ini adalah untuk meringankan beban biaya KPR bagi individu dengan gaji menengah ke bawah yang mengajukan KPR. Mereka yang ingin beli rumah di masa depan, mereka yang membeli rumah mahal, dan pemilik sewa yang ingin menyewakan rumahnya tidak bisa mendaftar subsidi.
Program ini hanya berlaku untuk keluarga dengan pendapatan bersih kurang dari NT$1,2 juta per tahun, hanya memiliki satu rumah hunian pribadi, nilai kredit awal rumah di Taipei maksimal NT$8,5 juta, dan total harga properti tidak melebihi NT$12 juta, sedangkan untuk daerah lain, nilai kredit awal rumah tidak melebihi NT$7 juta, dan total harga properti tidak melebihi NT$10 juta.
Pemerintah menyediakan subsidi sebesar NT$30.000 bagi individu yang memenuhi kriteria. Setelah undang-undang disetujui, diperkirakan terdapat sekitar 550.000 keluarga yang akan terbantu, dengan sekitar 40.000 penerima di Taipei dan sekitar 510.000 penerima di kota-kota lain. Subsidi sebesar NT$30.000 dihitung berdasarkan pinjaman rata-rata nasional sebesar NT$4,95 juta dan akumulasi kenaikan suku bunga sebesar 0,625% pada tahun 2022.
Mereka yang memenuhi kriteria berikut dapat mengajukan program subsidi KPR:
1. Hanya memiliki satu KPR untuk hunian sendiri
2. Hanya memiliki satu unit rumah di bawah namanya
3. Total penghasilan keluarga tahun 2021 maksimal NT$1,2 juta
4. Nilai kredit awal maksimal NT$ 8,5 juta untuk hunian di Taipei (dengan harga properti maksimal NT$ 12 juta) atau maksimal NT$ 7 juta untuk properti di kota lain (dengan harga properti maksimal NT$ 10 juta)
Meningkatkan Pasokan Perumahan Umum Nasional
Kementerian Dalam Negeri Taiwan mengumumkan bahwa jumlah unit perumahan umum yang dibangun oleh pemerintah pusat tumbuh pesat dalam tiga tahun terakhir, dari 4.435 unit pada akhir tahun 2020 menjadi 34.910 unit pada tahun 2022. “Perumahan umum nasional” tersebar di 20 kabupaten dan kota di seluruh Taiwan, termasuk Penghu. Tahun ini, perumahan umum juga akan dibangun di Kepulauan Matsu dan Kinmen, sehingga pembangunan perumahan umum akan merata di 22 kabupaten dan kota di seluruh Taiwan dengan tambahan 20.000 unit lagi.
Kementerian Dalam Negeri menambahkan, pada Januari 2023, total jumlah unit perumahan umum yang dibangun langsung oleh pemerintah di seluruh Taiwan telah mencapai 71.000 unit. Pemerintah juga akan terus meninjau tanah milik negara yang jarang digunakan serta bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk membangun perumahan umum. Diperkirakan pada akhir tahun 2024, jumlah total unit perumahan umum yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah akan mencapai 123.000 unit. Kedepannya, akan ada lebih banyak diskusi dan peninjauan berkala tentang strategi dan arah pembangunan perumahan umum yang bertujuan untuk terus meningkatkan total pasokan perumahan umum nasional.
Program manajemen penyewaan perumahan umum mulai diluncurkan pada akhir tahun 2017. Hingga akhir Januari 2023, sudah terdapat lebih 58.000 rumah yang telah disewakan melalui program ini. Saat ini, program ini berhasil memasok 7.000 rumah setiap kuartal, dengan tujuan untuk terus meningkatkan kapasitas program manajemen penyewaan perumahan umum versi 4.0 dengan tujuan pembangunan 10.000 rumah per kuartal di masa depan.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa program ini bertujuan mendukung warga berpenghasilan menengah ke bawah yang terdampak pandemi. Terkait penerapan "keadilan perumahan", Kementerian Dalam Negeri mengusulkan berbagai tindakan untuk menangani permintaan dan masalah secara bertahap dan terarah, serta merencanakan kebijakan yang berkelanjutan untuk jangka panjang.
Badan Konstruksi dan Perencanaan (MOI) https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=4&sms=9009&s=276902
Pindah Bukan Berarti “Mencabut Domisili”, Anda Dapat Mendaftarkan Domisili Lagi setelah Masuk ke Taiwan.
Mengenai laporan media tentang "13 ribu orang dihapus dari daftar kependudukan karena pandemi dan tidak bisa pulang", Kantor Urusan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri kembali menegaskan bahwa laporan media tersebut adalah tidak benar. Saat ini, UU Kependudukan tidak memiliki sistem "penghapusan" dan kata "penghapusan" dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa seseorang kehilangan kewarganegaraan atau kehilangan status kependudukan. Menurut ketentuan UU Kependudukan Pasal 16 Ayat 3, warga negara yang keluar dari negara selama lebih dari 2 tahun harus mendaftar kepindahan domisilinya. Kepindahan domisili dari daftar kependudukan ke luar negeri hanya merupakan sistem manajemen kependudukan, bukan penghapusan status kependudukan, dan tidak mempengaruhi status kewarganegaraan seseorang.
Berdasarkan keterangan dari Kantor Pendaftaran Rumah Tangga, warga negara yang status kependudukannya telah dipindahkan ke luar negeri selama lebih dari 2 tahun dan ingin mendaftar ulang (memulihkan status kependudukan) dapat melakukan pendaftaran dengan membawa paspor Taiwan atau bukti masuk ke Taiwan, KTP, KK, dll.Pemohon, kepala rumah tangga, atau wali dapat pergi ke kantor pendaftaran rumah tangga setempat untuk mengurus kepindahan dan prosesnya akan selesai pada hari itu juga.