Tekan Enter untuk menuju ke area konten utama
:::

situs informasi pengembangan pemberdayaan imigran baru

Kesejahteraan Medis
:::

Taiwan Raih Predikat Level 1 dalam Upaya Memberantas Perdagangan Manusia

Pengaturan Tingkat Tulisan:
  • Tempat:臺灣
  • Tanggal Rilis:
  • Tanggal Revisi:2020/09/03
  • Jumlah Pembacaan:658
Taiwan Raih Predikat Level 1 dalam Upaya Memberantas Perdagangan Manusia

Pada tanggal 1 September 2020, Kementerian Dalam Negeri (MOI) menyelenggarakan Workshop Internasional Pemberantasan Perdagangan Manusia, yang dihadiri oleh Menteri Tanpa Portofolio Lo Ping-cheng, Wakil Menteri Dalam Negeri Chen Tsung-yan, Kepala American Institute in Taiwan (AIT) Brent Christensen, dan para pelaku industri penerbangan.   

Wakil Menteri Dalam Negeri Chen Tsung-yan menjelaskan Taiwan sudah 11 tahun berturut-turut menerima predikat sebagai negara level 1 dalam memerangi perdagangan manusia, dan dinobatkan sebagai negara dengan angka kriminal paling rendah nomor 2 secara global oleh “Laporan Indeks Keamanan Global”. Pemerintah berharap agar prestasi Taiwan yang dicapai melalui kerja keras antara pemerintah dan masyarakat ini, bisa dibagikan kepada komunitas internasional.    

Tindak kriminal perdagangan manusia yang sedang dihadapi Taiwan saat ini sebagian besar terjadi dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja, dan eksploitasi seks. Pada tahun 2019, jumlah kasus eksploitasi tenaga kerja yang melibatkan pekerja migran turun hingga ke angka 92 orang, yang merupakan jumlah kasus paling rendah sejak Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia mulai diberlakukan pada tahun 2009.

Tahun ini, karena situasi wabah yang masih berlangsung secara global, jumlah kasus perdagangan manusia di seluruh dunia memperlihatkan penurunan. Meskipun demikian, Taiwan tidak akan melonggarkan pemantauan dan pencegahan terhadap tindakan kriminal tersebut, dan pemerintah berencana untuk meluncurkan “Program Pemberantasan Tindakan Eksploitasi 2021-2022” agar upaya pencegahan dapat menjadi semakin baik.    

Jumlah pekerja migran di Taiwan saat ini mencapai 700 ribu orang, dan sebagian dari mereka tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa yang dipergunakan di Taiwan. Hal tersebut bisa menjadi kendala ketika mereka ingin melaporkan hal-hal yang membuat mereka merasa dirugikan. Oleh karena itu, pemerintah sedang berupaya untuk mendorong penggunaan bahasa isyarat, agar bisa digunakan oleh para pekerja migran yang membutuhkan pertolongan.

Dalam workshop kali ini Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOI) juga meluncurkan buku pedoman workshop yang dilengkapi dengan gambar peragaan bahasa isyarat ketika ingin meminta bantuan, disertai penjelasan dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, dan bahasa Thailand.  

Juru bicara National Immigration Agency (NIA) mengatakan workshop kali ini membahas 4 isu utama, yaitu strategi pemberantasan perdagangan manusia, keamanan dan pemulihan untuk para korban, tanggung jawab industri dalam mencegah eksploitasi tenaga kerja, serta tantangan dan solusi untuk memberantas perdagangan manusia secara nasional. Workshop internasional ini turut dihadiri oleh para pejabat kantor perwakilan negara-negara sahabat di Taiwan, LSM, tetapi belum dapat dihadiri langsung oleh peserta dari luar negeri karena wabah virus korona Wuhan yang masih berlangsung. Namun demikian, beberapa narasumber dari luar negeri, memberikan pemaparan melalui fasilitas telekonferensi.  

top